Tugas Mata Kuliah Teori Ekonomi 2

Kerjakan Soal berikut, kumpulkan di-upload ke studentsite masing-masing.
Tulis “Tugas Mata Kuliah Teori Ekonomi 2 )

Daftar Pustaka :
1. Ekonomi Makro, Analisis IS- LM, karangan Prof. Soedijono R.
2. Buku Sinopsis Ilmu Ekonomi No 2. Ekonomi Makro

BAGIAN I : PILIHAN GANDA.

1. Jika variable-variabel kegiatan ekonomi yang diperhatikan : C, S, I, Y, Tx, G dan
T maka perekonomian tersebut merupakan.:
a. Perekonomian tertutup sederhana.
b. Perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal.
c. Perekonomian terbuka dengan kecepatan fiskal.
d. Perekonomian terbuka tanpa kebijakan fiskal.
Jawaban = b

2. Apabila kurva IS landai, maka kebijakan yang efektif adalah :
a. Kebijakan fiskal c. Kebijakan pendapatan.
b. Kebijakan Moneter d. Kebijakan luar negeri.
Jawaban = b

3. Motif memegang uang yang besar-kecilnya tergantung dari besar-kecilnya transaksi
adalah :
a. Permintaan uang untuk traksaksi.
b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga.
c. Permintaan uang untuk spekulasi.
d. Jumlah uang yang beredar.
Jawaban = b

4. Jika dalam transaksi perdagangan internasional antara Indonesia dan Jepang,
ekspor produk Indonesia lebih besar dari impor Jepang maka posisi untuk Indonesia :
a. Neraca jasa mengalami defisit.
b. Neraca barang mengalami defisit.
c. Neraca perdagangan mengalami surplus.
d. Neraca perdagangan mengalami defisit.
Jawaban = c

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi adalah seperti dibawah,
kecuali :
a. Distribusi pendapatan nasional.
b. Kebijaksanaan finansial perusahaan.
c. Ramalan diwaktu yang akan datang.
d. Jauh-dekatnya dari pasar.
Jawaban = d

6. Fungsi konsumsi Keynes menunjukan hubungan pendapatan nasional dengan pengeluaran
konsumsi yang dinyatakan dengan :
a. Tingkat harga berlaku. c. Tingkat harga konstan.
b. Pendapatan absolut. d. Keuntungan absolut.
Jawaban = b

7. Dalam analisis keefektifan kebijakan fiskal yang terjadi pada Liquidity Trap
Range adalah …………..
a. Paling efektif. c. Tidak efektif.
b. Kurang efektif d. Tergantung pajak yang ada.
Jawaban = c
8. Dibawah ini adalah cara pemerintah dalam mengatur jumlah uang beredar dengan cara
Qualitative credit control adalah :
a. Rediscount rate. c. Legal reserve requirement.
b. Open market operation d. Selective credit control.
Jawaban = d

9. Pada saat tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta untuk motif spekulasi
adalah :
a. Tinggi. c. Tidak menentu
b. Rendah / kecil. d. Tetap.
Jawaban = b
10. Yang dimaksud uang dalam pengertian L1 adalah :
a. Permintaan uang untuk transaksi dan untuk berjaga-jaga.
b. Permintaan uang untuk berjaga-jaga dan untuk spekulasi.
c. Permintaan uang untuk spekulasi.
d. Penawaran uang.
Jawaban = a

11. Motif memegang uang terdiri dari tiga. Besarnya permintaan uang untuk
berjaga-jaga ditentukan oleh :
a. Besarnya pendapatan. c. Besarnya tranksaksi.
b. Besarnya resiko. d. Besarnya spekulasi.
Jawaban = a

12. Buku yang menjadi dasar analisis Makro ekonomi dikarang oleh :
a. Adam Smith. c. John Maynard Keynes
b. David mc Celland d. Milton Fredman.
Jawaban = c

13. Dibawah ini adalah istilah yang tidak sama dengan istilah pasar barang :
a. Commodity market. c. real sector.
b. Expenditure sector d. Economic sector.
Jawaban = d

14. Dua faktor penting yang menentukan / diperlukan untuk memutuskan suatu investasi
adalah :
a. Keuntungan yang diharapkan dan tingkat bunga.
b. Pendapatan nasional dan tingkat bunga.
c. Besarnya konsumsi da tabungan.
d. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Jawaban = a

15. Biaya bersih sesudah dikurang semua biaya tak termasuk biaya bunga disebut :
a. Marginal physical product. c. Marginal Effisiency of Invesment
b. Marginal Effisiency of capital. d. Marginal utility.
Jawaban = b

16. Dibawah ini mana yang benar :
a. Tingkat suku bunga riil sama dengan inflasi dikurangi suku bunga nominal.
b. Tingkat suku bunga riil sama dengan suku bunga nominal dikurangi inflasi.
c. Tingkat suku bunga riil sama denga suku bunga nominal.
d. Tingkat suku bunga riil sama dengan inflasi.
Jawaban = b

17. Fungsi investasi dibedakan menjadi dua. Dalam analisis makro biasanya investasi
perusahaan diasumsikan sebagai :
a. Investasi terpengaruh. c. Investasi nominal.
b. Investasi marginal. d. Investasi otonomi.
Jawaban = d

18. Mekanisme transmisi Keynes tradisional berjalan melalui :
a. Cost of Fund c. Marginal efficiency of Invesment
b. Cost of capital effect. d. Marginal Physical product.
Jawaban = c

19. Mekanisme Transmisi Keynes modern dibagi dalam tiga bagian. Dibawah ini yang
bukan dari ketiga bagian tersebut adalah :
a. Penyesuaian portfolio di sektor moneter.
b. Mekanisme transmisi melalui cost of capital effect.
c. Penyesuaian di sektor nyata / riil.
d. Penyesuaian di sektor industri.
Jawaban = d

20. Pelopor teori kuantitas uang modern adalah :
a. Milton Fredman. c. Adam smith
b. John Maynard Keynes d. Irving Visher.
Jawaban = a

21. Pengaruh perubahan harga terhadap jalannya perekonomian dikenal dengan nama:
a. Cost of capital effect. c. Income effect.
b. Keynes effect d. Hallo effect.
Jawaban = a

22. Pernyataan berikut ini yang benar mengapa Ilmu ekonomi dipelajari, adalah :
a. Membantu seseorang dalam mengelola kekayaannya.
b. Memberikan petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil untuk memecahkan
masalah ekonomi.
c. Untuk membantu pelaku ekonomi memperoleh keuntungan.
d. Membantu pengusaha dalam menentukan harga.
Jawaban = b

23. Permalahan ekonomi makro mencakup dua hal yakni masalah jangka panjang dan
masalah jangka pendek. Masalah jangka pendek meliputi :
a. Pengangguran dan ketimpangan neraca pembayaran.
b. Inflasi dan pertambahan penduduk.
c. Pengangguran dan pertambahan kapasitas factor produksi.
d. Inflasi dan ketersediaan dana investasi.
Jawaban = a

24. Dalam analisis jangka pendek ada beberapa factor yang diasumsikan tidak berubah
atau tidak bisa diubah, yaitu seperti dibawahini, kecuali :
a. Kapasitas produksi total dari perekonomian.
b. Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja.
c. Harga barang dan jasa.
d. Lembaga social dan politik.
Jawaban = c

25. Untuk menjalankan perekonomian jangka pendek pemerintah harus membuat kebijakan
jangka pendek, adalah seperti dibawah, kecuali :
a. Menambah jumlah uang yang beredar.
b. Mengeluarkan obligasi Negara.
c. Menurunkan bunga kredit bank.
d. Meningkatkan kapasitas produksi.
Jawaban = d

26. Suatu hal yang melandasi kaum klasik dalam pasar barang bersifat “ self
regulating “ adalah :
a. Harga tetap / konstan.
b. Berlakunya hokum say
c. Pengangguran sering terjadi dalam perekonomian.
d. Kapasitas produksi terus bertambah.
Jawaban = b

27. Perbedaan teori klasik dengan teori Keyness diantaranya menyangkut masalah nilai
uang. Yang dimaksud nilai uang menurut teori ekonomi klasik adalah :
a. Tingkat bunga simpanan.
b. Tingkat bunga pinjaman.
c. Nilai nominal uang.
d. Nilai riil uang.
Jawaban = c

28. Situasi makro suatu perekonomian terutama dipasar barang, teori klasik berbeda
dengan teori Keynes. Menurut Keynes kegiatan dipasar barang ditentukan oleh :
a. Mekanisme harga.
b. Permintaan efektif masyarakat.
c. Harga barang dan jasa.
d. Pendapatan masyarakat.
Jawaban = b

29. Besarnya angka penganda ( effect multiflier ) untuk perekonomian terbuka adalah :
a. 1 / 1-c
b. 1 / 1-c+m
c. 1 / c
d. 1 /1-c-m
Jawaban = a

30. Didalam perekonomian terbuka terdapat unsure / komponen yang tidak ada di dalam
perekonomian tertutup yaitu ekspor dan impor, Kedua komponen tersebut disebut :
a. Neraca perdagangan
b. Neraca pembayaran.
c. Arus kas netto.
d. Transfer payment.
Jawaban = a

31. Pos-pos yang terdapat dalam APBN mempunyai pengaruh di dalam perekonomian,
dibawah ini pos dalam APBN yang bersifat deflasioner, yaitu :
a. Transfer payment.
b. Obligasi dari masyarakat dalam negeri.
c. Kredit dari bank sentral.
d. Pengeluaran Negara.
Jawaban = b

32. Kredit bank sentral akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui money
multiflier. Sebelum jumlah uang beredar bertambah. Pengaruh langsung yang
terjadi adalah :
a. Bertambahnya jumlah uang inti.
b. Berkurangnya jumlah uanh inti.
c. Berkurangnya tingkat suku bung.
d. Berkurangnya tingkay suku bunga,
Jawaban = a

33. Uang inti yang ada dimasyarakat dipengaruhi oleh banyak factor, seperti dibawah
ini adalah :
a. Bunga giro dan deposito
b. Bunga kredit bank.
c. Pengeluaran pemerintah,
d. Bea masuk.
Jawaban = b

34. Kebijakan moneter sulit diterka, sehingga menyulitkan pengunaannya dalam
praktek, sehingga pemerintah secara otomatis dan teratur, menaikan jumlah uang
beredar sesuai dengan kenaikan kebutuhan uang rata-rata sebagai ganti dari
kebijakan moneter. Pernyataan diatas sesuai dengan pemikiran :
a. Adam Smith.
b. John Maynard Keynes.
c. Milton Friedman.
d. David Ricardo.
Jawaban = b

35. Menurut Keynes permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh :
a. Tingkat harga dan GDP riil.
b. Suku bunga dan GDP nominal.
c. Tingkat harga dan GDP riil.
d. Tingkat harga dan GDP Nominal
Jawaban = c

36. Dalam analisis permintaan terdapat dua konsep yaitu Keynes Effect dan Pigou
Effect. Keynes Effect merupakan perubahan harga yang mengakibatkan tingkat
pendapatan keseimbangan, melalui ……………….
a. Real money supply.
b. Real cash balance masyarakat.
c. Money multiflier.
d. Income multiflier.
Jawaban = a

37. AC. Pigou menerangkan pengaruh perubahan harga berpengaruh pada tingkat
pendapatan keseimbanagan, dalam artikelnya yang terkenal adalah :
a. The wealth of Nation.
b. The Organization Ethic.
c. The Classical Stationary State.
d. The Classical theory.
Jawaban = c

38. Pigou effect adalah pengaruh perekonomian akibat dari perubahan harga melalui :
a. Real money supply.
b. Real cash balance masyarakat
c. Money multiflier.
d. Income multiflier.
Jawaban = b

39. Yang dimaksud dengan kurva IS adalah :
a. Kurva yang menunjukan hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan nasional.
b. Kurva yang menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat bunga.
c. Kurva yang menunjukan buhungan pendapatan nasional pada tingkat investasi.
d. Kurva yang menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dengan tingkat tabungan.
Jawaban = b

40. Keadaan perekonomian dimana terpenuhi syarat keseimbangan pasar barang tetapi
tidak memenuhi syarat keseimbangan di pasar uang atau sebaliknya, disebut:
a. Keseimbangan sementara.
b. Keseimbangan pasar barang.
c. Keseimbangan pasar uang.
d. Keseimbangan semu.
Jawaban = d
41. Permintaan uang ( L1 ) merupakan gabungan dari permintaan uang untuk transaksi
dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dijadikan satu karena permintaan uang
untuk berjaga-jaga besal-kecilnya tergantung dari :
a. Pendapatan.
b. Tingkat harga.
c. Transaksi
d. Tingkat bunga.
Jawaban = c

42. Dibawah ini adalah kebijakan pemerintah dalam pasar uang yang termasuk dalam “
Quantitative Credit Control “, kecuali :
a. Selective credit control.
b. Manipulasi legal reserve ratio.
c. Open market operation.
d. Rediscount policy.
Jawaban = a

43. Pada tahun 1974, seorang ekonom yang memperjelas garis yang membatasi teori
kuantitas uang dengan teori lainnya adalah :
a. Adam Smith.
b. John Maynard Keyness.
c. Milton Friedman
d. Thomas M. Humphrey.
Jawaban = b

44. Perumusan teori kuantitas uang yang oleh kebanyakan ahli ekonomi dianggap
sebagai perumusan yang tertua terdapat pada tulisan :
a. Milton Friedman.
b. Adam Smith.
c. John Maynard Keyness.
d. Jean Bodin.
Jawaban = b

45. Karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan percetakan uang
baru atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau
bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit murah, Ketiga hal diatas
berakibat :
a. Demand inflation
b. Cost inflation
c. Domestic inflation
d. Imported inflation.
Jawaban = b

46. Fungsi konsumsi menurut konsepsi Keyness pada tahun 1940 telah menimbulkan ……..
a. Hipotesa konsumsi.
b. Variabel nyata.
c. Hipotesa pendapatan.
d. Hipotesa stagnasi.
Jawaban = a

47. Dibawah ini adalah pernyataan yang ditekankan dalam teori inflasi structural.
Kecuali :
a. Menerangkan proses inflasi jangka panjang di Negara sedang berkembang.
b. Jumlah uang yang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga, tersebut.
c. Inflasi selalu terjadi pada Negara sedang berkembang.
d. Ketegaran-ketegaran yang ada disebabkan oleh kebijaksanaan harga atau moneter pemerintah sendiri.
Jawaban = a

48. Menurut teori structural ada 2 ketegaran utama dalam perekonomian Negara sedang
berkembang yang bisa menimbulkan inflasi, salah satunya adalah ketegaran yang
berkaitan dengan :
a. Kegagalan pasar.
b. Pengangguran.
c. Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor.
d. Ketidakelastisan harga
Jawaban = d

49. Perbedaan demand inflation dengan cost inflation terlihat pada ………….
a. Dari segi kenaikan harga out put.
b. Volume out put ( GDP riil ).
c. Omzet penjualan.
d. Sarana produksi.
Jawaban = a

50. Kenaikan harga barang akhir ( output ) mendahului kenaikan barang-barang input
dan harga factor produksi. Keadaan ini terjadi dalam pasar :
a. Suppresed inflation.
b. Demand inflation.
c. Supply inflation.
d. Cost inflation.
Jawaban = b

II. Soal Esay !

1. Sebutkan Pos-pos kebijaksanaan fiscal dala APBN. Dan Jelaskan 3 konsep deficit, surplus dan berimbang dari pos-pos yang ada dalam neraca anggaran tersebut !
Pos kebijakan fiscal
• Pengeluaran :
* belanja barang dan jasa (G)
* gaji pegawai (W)
* transfer payment/subsidi (Tr)

• Pendapatan :
* penerimaan pajak (Tx)
* kredit likuiditas Bank Central (U)
* pinjaman/obligasi dalam negeri (B)
* pinjaman/hutang luar negeri

Konsep Defisit

^Penerimaan pajak (Tx) dapat menutup seluruh pengeluaran (G+W+Tr),
apabila (G+W+Tr) > Tx maka anggaran defisit.
^Anggaran defisit apabila (G+W+Tr) > Tx+B.
^Anggaran defisit apabila (G+W+Tr) > Tx+B+F atau U>0

2. Jika diketahui marginal propencity to consume sebesar 0.8 dan dana yang tersedia
2 milyar. Berapa besarnya permintaan agregat bila pemerintah menempuh jalan :
a. Membeli barang dan jasa.
b. Menaikan gaji pegawai
c. Membayar Transter payments.

MPC = 0,8
MPS = 0,2
R=G=W= Rp.2.000.000.000

a. membeli barang jasa
1 / (1-MPC) * G = 1/(1-0,8) * 2.000.000.000 = 10.000.000.000

b. menaikan gaji pegawai
MPC/(1-MPC) * W = 0,8/(1-0,8) * 2.000.000.000 = 8.000.000.000

c. membayar transfer payment
MPC/(1-MPC) * R = 0,8/(1-0,8) * 2.000.000.000 = 8.000.000.000

Read more...

Perbandingan Jumlah Penduduk Antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2005

Jumlah penduduk di setiap wilayah/provinsi pasti berbeda-beda. Jumlah penduduk tersebut juga akan berubah setiap tahunnya. Tulisan ini membahas tentang perbandingan jumlah penduduk antara Provinsi DKI Jakarta dengan Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2005 menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Di bawah ini adalah tabel yang menunjukan data tersebut.

Tabel 1

Provinsi DKI Jakarta.

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, 2005
Number of Population by Sex and Age Group


Sumber Source : SPAN (Sensus penduduk Aceh dan Nias), SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus) 2005


Tabel 2

Provinsi DI Yogyakarta

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, 2005
Number of Population by Sex and Age Group


Sumber Source : SPAN (Sensus penduduk Aceh dan Nias), SUPAS (Sensus Penduduk Antar Sensus) 2005


Berdasarkan Tabel di atas, kita dapat melihat jumlah penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada tahun 2005. Ditinjau dari kelompok umur, di Provinsi DKI Jakarta jumlah penduduk pada tahun 2005 yang paling banyak terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun dengan jumlah penduduk 1.042.739 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk paling banyak di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2005 terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk 380.278 jiwa yang teriri dari laki-laki dan perempuan.

Ditinjau dari Jenis kelamin, di Provinsi DKI Jakarta lebih dominan penduduk berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 4.448.501 jiwa. Selisih antara penduduk berjenis kelamin perempuan dengan laki-laki pada Provinsi DKI Jakarta adalah 57.755 jiwa. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta, di Provinsi DI Yogyakarta penduduk lebih banyak berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah penduduk 1.669.939 jiwa. Dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, selisih antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di Provinsi DI Yogyakarta lebih sedikit yaitu 2.783 jiwa.

Secara keseluruhan, kita dapat melihat bahwa jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di Provinsi DI Yogyakarta. Total jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta tahun 2005 adalah 8.839.247 jiwa, yang terdiri dari 4.390.746 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4.448.501 jiwa berjenis kelamin perempuan. Pada Provinsi DI Yogyakarta, total penduduk tahun 2005 adalah 3.337.095 jiwa, yang terdiri dari 1.669.939 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.667.156 jiwa berjenis kelamin perempuan.

Sumber :
http://www.datastatistik-indonesia.com/component/option,com_tabel/task,/Itemid,165/

Read more...

Membludaknya Penunggak Pajak yang Nakal

Pertama-tama kita bahas tentang pengertian pajak, fungsi pajak, dan syarat pemungutan pajak. Hal ini bertujuan agar kita benar-benar memahami dasar-dasar tentang pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang —sehingga dapat dipaksakan— dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Fungsi pajak itu sendiri, antara lain:
a. Fungsi anggaran (budgetair)
b. Fungsi mengatur (regulerend)
c. Fungsi stabilitas
d. Fungsi redistribusi pendapatan
Selain itu, Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:
a. Pemungutan pajak harus adil
b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU
c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian
d. Pemungutan pajak harus efesien
e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak)

Meskipun pajak diatur dalam undang-undang dan dapat dipaksakan, masih banyak saja wajib pajak nakal melanggar kewajibannya tersebut. Dari tahun ketahun wajib pajak nakal ini semakin meningkat. Seperti yang dikatakan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keungan Mochamad Tjiptardjo “kecenderungan wajib pajak nakal yang dibawa ke muka hukum semakin meningkat. Pada 2007 ada 27 wajib pajak bandel yang telah divonis bersalah. Setahun kemudian jumlah wajib pajak yang diadili sebanyak 34 orang dan tahun ini meningkat lagi menjadi 40 orang.” Beliau juga mengatakan wajib pajak yang dibawa ke pengadilan itu merupakan campuran antara perorangan dan badan usaha. Tjiptardjo menambahkan, diperlukan sikap tegas kepada wajib pajak nakal mengingat outstanding piutang negara mencapai Rp 51 triliun tahun ini. Penunggak pajak terbesar berasal dari badan usaha dan sisanya perorangan. Namun jumlah perorangan ini sangat kecil dibanding badan usaha. "Perbandingannya 70:30," kata Tjiptardjo. Ia memperkirakan, pada 2010 mendatang akan makin banyak wajib pajak yang akan diperkarakan. Pasalnya, pada tahun tersebut target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah sebanyak Rp 611 triliun. Jumlah tersebut telah mencakup pajak di sektor minyak dan gas serta nonminyak dan gas. (Rabu, 09 Desember 2009, TEMPO)

Seperti di Jawa Timur, Tak hanya 3 perusahaan tambang milik Bakrie Grup yang disangka mengemplang pajak Rp 2,1 triliun. Di Jawa Timur, ada 10 perusahaan yang tercatat sebagai penunggak pajak terbesar. Nilainya mencapai Rp 80 miliar. (http://surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=43067)

Mungkin salah satu penyebab banyaknya wajib pajak yang nakal karena terganggunya pelayanan pembayaran pajak. Sesungguhnya ada dua sumber masalah yang menyebabkan terganggunya pelayanan pembayaranpajak, yakni kondisi sistem teknologi informasi (TI) yang mendukung sistem pembayaran pajak dan faktor pembatasan jam pelayanan Bank Persepa kepada WP.

Bila sistem teknologi informasi kurang andal, itu jelas akan sangat menganggu sistem pembayaran pajak. Ini bisa kita lihat dari munculnya kata off-line di komputer para petugas penerima pembayaran. Ka-lau hal ini terjadi, berarti tidak terjadinya proses transfer data antara server MPN Cetaknya di Jakarta) dengan server Bank Persepsi (yang menampilkan menu pembayaran).

Terkait belum andalnya sistem TI, hal ini terjadi karena belum tersedianya menu untuk jenis setoran pajak tertentu, sehingga Bank Persepsi menolak pembayaran oleh WP Hal ini terjadi karena belum adanya standarisasi menu dan tampilan pada menu penerima pembayaran Bank Persepsi. Di sini pihak Bank Persepsi terpaksa merancang sendiri tampilan menu pembayaran, yang sangat mungkin kode jenis setoran tidak -entry.

Masalah lain adalah WP sudah memiliki NPWP, tapi belum terdaftar dalam database MPN Bank Persepsi, sehingga pembayaran pajaknya ditolak. Ini terjadi akibat belum di-transfernya data masterSle WP dari server KPP ke server Kantor Pusat Ditjen pajak atau belum dilakukannya pemuktakhiran data WP pada server MPN.

Pembatasan jam kerja pelayanan yang diterapkan Bank Persepsi hanya sampai 10.00 pagi juga menjadi masalah tersendiri. Padahal, Ditjen Perbendaharaan telah memperlakukan aturan jam pelayanan, termasuk pelayanan pembayaran pajak, yaitu sampai jam 14.00 siang.

Guna mengatasi permasalahan tersebut di atas, sudah saatnya sistem pembayaran pajak di Indonesia direvitalisasi. Tiga serangkai yang terlibat dalam kaitan pajak, yaitu Ditjen Perbendaharaan, Ditjen pajak, dan Bank Persepsi, harus menyadari arti penting perannya masing-masing.

TI merupakan masalah pertama yang harus mendapat penanganan segera. Setidaknya hal itu harus dimulai dengan memperbesar bandwidth untuk jalur komunikasi antar-server. Sistem ini harus mampu mengatasi jam sibuk, terutama pada batas akhir pembayaran pajak yaitu tanggal 10 dan tanggal 15 setiap bulannya.

Bank Persepsi harus menyediakan menu pembayaran pajak secara lengkap, termasuk menampung pembayaran pajak bagi masyarakat yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bila perlu, pihak Bank Persepsi malah harus menyediakan coun/lerkhusus untuk pembayaran pajak.

Selain memberikan pelayanan terbaiknya, sudah sepantasnya pembayar pajak disamakan dengan, misalnya, nasabah platinum. Mereka layak mendapat pelayanan istimewa, punya privilis. Sejujurnya, pembayar pajak inilah sesungguhnya pahlawan bangsa. lihat saja, dari sisi struktur dan komposisi penerimaan pajak yang bisa kita lihat ternyata pembayar pajak penghasilan, PPh 21 (karyawan), adalah yang terbesar, bukan perusahan besar.
(http://74.125.153.132/search?q=cache:0Nz9l2sKtF0J:www.pajak.go.id/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D10191:revitalisasi-sistem-pembayaran-pajak%26catid%3D87:Berita%2520Perpajakan+site:pajak.go.id+PAJAK&cd=24&hl=id&ct=clnk&gl=id)
Selain itu, pemerintah harus lebih meningkatkan sangsi bagi wajib pajak yang nakal. Sangsi tersebut, antara lain :
Setiap orang yang karena kealpaannya :

• tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau
menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
• Setiap orang yang dengan sengaja :
-tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP); atau
tidak menyampaikan SPT; atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar; atau tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
• Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir b.
• Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Daluwarsa Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
(http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/kup/sanksi.htm).

Sumber :
http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
http://www.tempointeraktif.com/hg/perbankan_keuangan/2009/12/09/brk,20091209-212861,id.html
http://surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=43067
http://74.125.153.132/search?q=cache:0Nz9l2sKtF0J:www.pajak.go.id/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D10191:revitalisasi-sistem-pembayaran-pajak%26catid%3D87:Berita%2520Perpajakan+site:pajak.go.id+PAJAK&cd=24&hl=id&ct=clnk&gl=id
http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id/penyuluhan/kup/sanksi.htm

Read more...